Nasional

Ombudsman Sesalkan Soal Kantor Polisi RI-Tiongkok

Sumedang Media, Jakarta – Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mengkritik sikap Polri terkait plakat kantor polisi bersama RI-Tiongkok di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjadi sorotan belakangan ini.

"Kami sesalkan sikap Polri soal kerjasama dengan Kepolisian negara lain merupakan ranah Mabes Polri, bukan Polres," kata Alvin Lie, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Alvin menambahkan, kerjasama yang dilakukan dengan Kepolisian negara lain oleh pemerintah tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan negara.

"Kita tidak mengenal terminologi "Kantor Polisi Bersama" yang berimplikasi mengijinkan Kepolisian negara lain melakukan tindakan hukum secara otonom  di Indonesia," ungkapnya.

Apabila Kepolisian negara lain perlu melakukan tindakan hukum terhadap warganya atau subyek lain yang berada di Indonesia, ia menambahkan, mereka wajib meminta bantuan kepada Polri sebagai pelaksananya, seperti kerjasama dengan Interpol.

Disamping itu, kata dia, Kantor Polisi bersama tidak sesuai dengan amanat pasal 42 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya viral di media sosial kemunculan plakat kantot polisi bersama RI-China di Katapang, Kalimantan Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menyatakan, AKBP Sunario dibebastugaskan dari jabatannya sebaga Kapolres Ketapang atas kejadian ini.

Inilah

WARTA TERPOPULER

To Top