Nasional

DPR Diminta Evaluasi UU yang Ancam Kebebasan Pers

Sumedang Media, Jakarta – Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi bahkan mencabut pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat baik itu yang ada di dalam KUHP maupun UU sektoral lainnya.

"Pemerintah dan DPR untuk mencabut pasal-pasal yang dapat menghambat dan mengancam kehidupan berdemokrasi, khususnya kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat serta memastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir di dalam Rancangan Undang-Undang terutama sat ini KUHP," kata Nawawi di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Kemudian, Nawawi menyarankan pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum yang efektif terkait dengan ancaman terhadap demokrasi agar kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat tetap dapat terlindungi sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia.

"Terutama dalam melindungi jurnalis dan menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan terhadap jurnalis, maupun penghalangan aktivitas jurnalistik. Serta memberikan jaminan dan akses yang sama untuk meliput dan melaksanakan kerja jurnalistik di wilayah Papua, tidak terkecuali jurnalis asing," ungkapnya.

Disamping itu, kata Nawawi, pemerintah harus menegakkan hukum penyiaran untuk tidak dibolehkannya monopoli kepemilikan media penyiaran, karena frekuensi yang digunakan ialah milik publik, isi siaran yang seragam, tidak bias gender atau golongan dan ketentuan lainnya.

"Pemerintah wajib bertindak tegas dan memastikan perusahaan media untuk memenuhi hak dari para pekerjanya," jelas dia.

Nawawi menambahkan pemerintah wajib menjaga dan merawat seluruh dokumen informasi publik dengan baik serta memasikan akses masyarakat terhadap dokumen publik tersebut, khususnya informasi menyangkut proses penegakan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah wajib melindungi setiap pihak yang berusaha menginformasi dan membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di badan publik dan penyekenggara negara sebagai bentuk komitmen untuk terus berupaya melekaukan pemberantasan korupsi atau kasus lain yang berhubungan dengan kepentingan publik dan masyarakat luas," tandasnya.[ris]

Inilah

WARTA TERPOPULER

To Top