Nasional

MK Membangun Kekuasaan Oligarki di DPR

Sumedang Media, Jakarta – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO UNAND) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan langkah strategis untuk membangun kekuasaan oligarki di DPR.

"Suatu rangkaian untuk membangun oligarki di DPR, dan DPR sudah sangat kuat, karena KPK bisa dipanggil dan bisa diangket, sehingga ada konsekuensi yang luas," kata Feri di Kantor ILR, Jalan Perdatam VI, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Feri menyebutkan, oligarki DPR dapat membangun kekuatan yang luar biasa dan anti-kriminalisasi dengan adanya dukungan dari MK.

"Oligarki DPR semakin kuat  dan anti di kriminalisasi ditambah dengan dukungan MK," jelasnya.

Menurut dia, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Arief Hidayat dengan bertemu dengan para anggota Komisi III DPR menunjukkan adanya lobi-lobi politik.

"Dengan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR dengan Ketua MK Arief Hidayat menunjukkan adanya lobi-lobi antara DPR dan MK," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin, mengatakan ada berbagai masalah yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36- 40/PUU- XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR.[jat]

Inilah

Warta Terbaru

To Top