Nasional

Diaz Tegaskan Jokowi Tak Anti Kritik

Joko Widodo

Sumedang Media, Jakarta – Kantor Staf Kepresidenan menggelar rangkaian acara #DengarYangMuda yang digagas oleh Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono pekan ini, Kamis (15/2/2018).

Adapun acara itu berlangsung di Aula Gedung III Komplek Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.  Acara ini dikemas dalam forum diskusi dengan tajuk “Pemerintahan Jokowi-JK di mata Pemuda”.

Tamu undangan yang hadir antara lain Relawan Muda Jakarta (Remaja), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Komunitas Banteng Muda (KBM), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), GM-FKPPI, GM-Kosgoro, Ikatan Pemuda Alumni Lemhanas, Demi Anak Generasi (DAG), Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), KNPI, Partai Nasdem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Hanura.

Dalam sambutannya, Diaz menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak alergi dengan kritikan maupun masukan dari berbagai kalangan.

Menurut dia, kritik itu mampu membuka mata pemerintah untuk bisa mempercepat beberapa program yang sudah disusun agar dapat terealisasikan.

"Untuk itu adanya forum diskusi maupun adanya kunjungan langsung kelapangan dan pelosok-pelosok yang di lakukan oleh pemerintah keberbagai wilayah di Indonesia, bukan untuk pencintraan terselubung, tapi untuk benar-benar mendengar, menganalisa dan juga merespon jeritan hati rakyatnya," kata Diaz.

Ia menambahkan, rakyat juga perlu mengetahui keberhasilan pemerintah secara transparansi, khususnya generasi muda yang nantinya akan menjadi pilar penerus bangsa.

"Ini supaya pemahaman cinta tanah air dan semangat membangun negeri akan terus dijaga dan tidak mudah terserang virus radikalisme yang jelas-jelas ingin memecah belah bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Diaz memaparkan rakyat dan pemuda harus tetap mengawasi dan mengontrol pemerintah setiap saat. Namun, mereka juga harus mengetahui kinerja nyata yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini.

"Sebagai contoh Presiden Jokowi mengunjungi daerah-daerah terpencil dan terluar. Disitu beliau akan berkoordinasi melihat apa yang sudah dan belum dapat dirasakan oleh masyrakat setempat. Misalnya pembangunan infrastruktur, listrik, membangun bandara di pulau-pulau terluar, membuat jalan tol secara merata dari Sumatra, Jawa hingga Papua," tuturnya.

Jokowi, ucapnya, juga berhasil mendorong Kementerian ATR/BPN meningkatkan sertifikat tanah yang dikeluarkan setiap tahunnya dari 400 ribu per tahun yang membutuhkan 160 tahun untuk selesai, menjadi 5,2 juta tahun lalu.

"Kepemilikan sertifikat akan memudahkan masyarakat mendapatkan modal usaha sehingga menggerakkan perekonomian rakyat," imbuhnya.[jat]

Inilah

Warta Terbaru

To Top