Nasional

Jaksa KPK Cium Dugaan Pencucian Uang Novanto

Sumedang Media, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum KPK menduga adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Pasalnya, indikasi itu terungkap dari kesaksian kurir Novanto yang bekerja sejak tahun 2000 yakni Abdullah.

Abdullah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Kamis (15/2/2018).

Jaksa KPK, Abdul Basir menanyakan kepada Abdullah tentang Novanto yang pernah memerintahnya‎. Menurut Abdullah, Novanto pernah menyuruhnya untuk mencairkan deposito yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Kartika Wulan Sari.

"Kan disini ada di rekening mbak Wulan ada setoran tunai dari saudara Rp2,1 miliar. Saudara duitnya dari mana? Itu duit saudara?," tanya Jaksa Basir kepada Abdullah.

Lalu, Abdullah menjawab kalau uang yang ada di rekening itu bukan miliknya.

"Bukan. Seingat saya uang dari hasil pencairan deposito pak Novanto," ujar Abdullah.

Dari sini, jaksa melihat ada kejanggalan. Sebab, uang hasil pencairan deposito Novanto justru bukan dimasukan lagi ke rekeningnya tapi malah dimasukan ke rekening sekretarisnya. Namun, Abdullah mengaku tidak tahu alasan Novanto memerintahnya untuk transfer ke Wulan.‎

"Saya ikutin perintah saja. Pak Novanto (yang menyuruh)," kata Abdullah.

Akan tetapi, Jaksa Basir masih penasaran dengan penjelasan Abdullah. Karena, adanya transaksi itu menguatkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dimana Novanto sengaja meminta Abdullah untuk memasukkan hasil pencairan depositonya guna menyamarkan hasil dugaan korupsi.

"Logika akal sehat saya, kalau saya yang disuruh mencairkan deposit Pak Novanto saya akan kasih uang cash ke Pak Novanto. Lagian kenapa uangnya ditransfer ke Mbak Wulan? Keterangan saudara menambah daftar panjang muter-muter duit di persidangan ini. Saya kok mencium bau-bau pencucian uang," jelas Jaksa Basir.

Sementara, Novanto di ujung persidangan mengaku sering mencairkan deposito. Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu membantah kalau deposito itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Bahwa deposito-deposito itu memang selalu dicairkan jatuh tempo terus dimasukan kembali dan itu saya bisa pertanggungjawabkan sumber-sumbernya, bukan hasil kejahatan dan hasil e-KTP," tandasnya.[jat]

Inilah

Warta Terbaru

To Top