Nasional

Sebelum Incraht, MKD Belum Bisa Adili Novanto

Sumedang Media, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengatakan  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa mengambil tindakan menyidangkan Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus eKTP.

"Satu hal, jadikan hukum sebagai panglima. Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Selama belum incrach belum bisa dibilang bersalah. Makanya belum ada alasan kuat MKD gelar sidang etik," ucapnya dalam diskusi publik bertajuk 'Posisi Ketua DPR Antara Politik dan Hukum' di Ruang Press Room Gedung DPR Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Ia menjelaskan, dalam aturan yang ada di Undang-Undang MD3, ada tiga hal yang mendasari MKD untuk menggelar sidang etik untuk anggota. Ketiga hal ini belum dilanggar Novanto.

"Ada 3 hal yang jadi dasar MKD menggelar sidang etik anggota sesuai MD3. Pertama terjaring operasi
tangkap tangan, tidak ikut paripurna berturut atau diputus hukum lima tahun. Ini belum dipenuhi Novanto," jelasnya.

Diketahui, KPK resmi mengumumkan penahanan terhadap Setya Novanto. Saat ini, Ketua DPR itu berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Penahanan terhadap Setya Novanto dilakukan disaat KPK memindahkan perawatan Setya Novanto ke RSCM. Ia sebelumnya dirawat di RS Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan mobil.

"Ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017 di rutan KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat (17/11/2017). [rok]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top