Nasional

Awal Tegas, Anies Kini Melunak Soal LPJ RT/RW

Sumedang Media, Jakarta – Setelah muncul pro dan kontra mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana operasionao RT/RW, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menetapkan mekanisme baru.

Sebelumnya, 30.407 RT dan 2.732 RW melaporkan penggunaan dana per tiga bulan, nantinya diubah menjadi per enam bulan.

Adapun hal ini berbeda dengan penegasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, yang secara tegas memastikan bakal menghapus kebijakan sistem LPJ dana operasional RT/RW pada tahun 2018. Mengingat para RT/RW menganggap LPJ dana operasional  hanya formalitas belaka.

"Ke depan RT dan RW itu mencatat pengeluaran bulanan dan melaporkan kepada warga dalam musyawarah RT atau RW. Minimal sekali setiap enam bulan sekali dan ditembuskan kepada lurah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (7/12/2017).

Menurut Anies, pihak kelurahan bakal membayarkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada RT dan RW paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

"Anggaran untuk kebutuhan transfer ada di kelurahan, maka pertanggungjawaban yang dibutuhkan ialah bukti transfer dan tanda terima bahwa uang itu sudah disalurkan oleh kelurahan kepada RT dan RW," ungkapnya

ia berharap semoga dengan adanya mekanisme ini para ketua RT dan RW tidak lagi direpotkan dengan pembuatan LPJ. Karena bentuknya telah lebih sederhana dan lebih simpel.[jat]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top