Nasional

Komisi I DPR Kecam Trump yang Akui Yerussalem

Sumedang Media, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem termasuk mengakui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Karena hal itu bertentangan dengan resolusi internasional, salah satunya Resolusi PBB 478 tahun 1980 yang menyerukan untuk seluruh negara menarik perwakilan diplomatiknya di Yerusalem," kata Meutya di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai kebijakan Trump itu akan membuat terancamnya usaha negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah terus diupayakan selama ini dengan dukungan internasional.

"Hal ini juga sangat berpotensi menimbulkan eskalasi konflik di antara kedua negara," ungkapnya.

Meutya mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan ‎protes keras atas upaya yang dilakukan Presiden Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, serta mendorong AS agar tetap menghargai status quo seperti disaat ini.

"Di samping itu, mendesak PBB untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump karena bertentangan dengan hukum internasional, resolusi DK PBB dan usaha perdamaian regional. Termasuk memberikan ancaman sanksi," jelas dia.

Kemudian, Meutya menghimbau seluruh komunitas internasional untuk menolak rencana Presiden AS itu dan melakukan semua langkah yang dimungkinkan untuk menghentikan rencana Trump. [rok]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top