Nasional

Divonis 9 Tahun, Musa Masih Pertimbangkan Banding

Sumedang Media, Jakarta – Terdakwa penerima suap Rp7 miliar di proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Musa Zainuddin mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor pada Rabu (15/11/2017).

"Keputusan majelis sesuai dengan kesepakatan dengan penasehat hukum tadi dalam satu minggu ini kita membahas apakah akan banding atau tidak," kata Musa di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Musa enggan berkomentar banyak saat awak media mempertanyakan langkah hukum seia menambahkan setelah putusan vonis tersebut. ia hanya meminta doa kepada semua atas proses hukum yang dijalanin saat ini.

"Mohon doa saja semuanya," jelasnya.

Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum Musa, Fadli Nasution menyebutkan pihaknya akan membahas lebih dulu kepada kliennya terkait pengajuan banding tersebut.

"Untuk sementara ini masih pikir-pikir," kata Fadli saat dikonfirmasi Sumedang Media, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Sebelumnya Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mas'ud memberikan vonis hukuman 9 tahun penjara dan denda  Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Musa Zainuddin terdakwa penerima suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua majelis hakim menyatakan terdakwa Musa Zainuddin telah terbukti melakukan korupsi menerima suap Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir terkait proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara.

"Mengadili menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Mas'ud saat menyampaikan putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Mas'ud menyebutkan hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan korupsi, perbuatan Musa sebagai anggota DPR tidak memberikan contoh yang baik dan perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR sebagai wakil rakyat.

Terdakwa juga terbelit- belit  serta tidak mengakui terus terang perbuatannya.Perbuatan Musa membuktikan mekanisme check and balance  tidak berjalan. Hal- hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan di persidangan belum pernah dihukum dan Musa masih mempunyai tanggungan keluarga. [ton]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top