Nasional

CEO Muara Wisesa Samudera Jelaskan Soal Reklamasi

Sumedang Media, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan CEO PT Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala dalam penyelidikan korupsi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Halim dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi korporasi. "Cuma kasih berkas, ya berkasnya kan diperiksa," kata Halim di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Namun, ia tidak mau membeberkan soal materi dirinya dimintai keterangan KPK pada pemanggilannya kali ini.

PT Muara Wisesa Samudera merupakan pengembang reklamasi di Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa bicara soal penyelidian tersebut.

"Jadi, dalam proses penyelidikan kami belum bisa bicara banyak. Memang ada tindak lanjut dari putusan sebelumnya yang kami dalami lebih lanjut terkiat dalam pembahasan suap dalam Raperda Pantai Utara tersebut," kata Febri.

Sebelumnya, KPK meminta keterangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dalam perkara ini.

Terkait kasus itu, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi M Taufik telah divonis bersalah karena terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang.

Disamping itu, Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda juga telah divonis bersalah terkait kasus tersebut.

Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan berdasarkan Moratorium yang dikeluarkan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tanggal 10 Mei 2016.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengeluaran Surat Moratorium Menteri LHK, antara lain terkait izin lingkungan, yaitu di mana material melebihi kapasitas, tercantum dalam izin 20.900.000 meter kubik, sebenarnya dipakai 23.789.816 meter kubik.

Perusahaan juga disaat itu tak menyampaikan pengamatan maupun pencatatan lapangan tentang tanah mereka dalam laporan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan.

Namun saat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, telah memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan setelah moratorium proyek itu dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D , dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut.[tar]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top