Nasional

Penerima Suap di KemenPUPR Divonis 9 Tahun Penjara

Sumedang Media, Jakarta – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mas'ud memberikan vonis hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Musa Zainuddin terdakwa penerima suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua majelis hakim menyatakan terdakwa Musa Zainuddin telah terbukti melakukan korupsi menerima suap Rp7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir terkait proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara.

"Mengadili menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Mas'ud saat menyampaikan putusan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Mas'ud menyebutkan hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan korupsi, perbuatan Musa sebagai anggota DPR tidak memberikan contoh yang baik dan perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR sebagai wakil rakyat.

Terdakwa juga terbelit-belit serta tidak mengakui terus terang perbuatannya. Perbuatan Musa membuktikan mekanisme check and balance  tidak berjalan.

Hal- hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan di persidangan belum pernah dihukum dan Musa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Seperti diketahui, putusan Ketua majelis hakim, Mas'ud lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidiar enam bulan kurungan.

Disamping itu, Musa dianggap terbukti secara sah bersalah korupsi yakni menerima suap hadiah atau janji sebesar Rp 7 miliar dari Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Pemberian uang itu guna mempengaruhi Musa agar mengusulkan program tambahan belanja /prioritas/optimasi/on tip dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara.

Proyek itu untuk pembangunan jalan Taniwei-Saleman dan rekontruksi Jalan Piru-Waisala di wilayah Balai Pelaksanaan Nasional IX.

Sehingga anggota Komisi V DPR Fraksi PKB ini dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. [ton]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top