Nasional

Klaim Kesepakatan Bendera Tauhid, Menag: Tak Benar

Klaim Kesepakatan Bendera Tauhid, Menag: Tak Benar

Sumedang Media, JAKARTA— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait beredarnya informasi yang menyebutkan kesepakatan pada pertemuan antara pemerintah dengan sejumlah tokoh umat Islam di Kemenko Polhukam, Jumat, 9 November 2018, bahwa bendera tauhid bukan bendera terlarang. 

Pertemuan ini dihadiri, Menko Polhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan PBNU, MUI, FPI, dan sejumlah ormas Islam lainnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan tidak ada kesepakatan tentang apa itu “bendera tauhid”. Ia menegaskan bahwa yang disepakati dalam pertemuan itu ialah semua pihak memuliakan “kalimat tauhid”. 

Seia menambahkan Menag secara eksplisit menyatakan bahwa persoalan saat ini ialah bagaimana cara memuliakan “kalimat tauhid” tersebut. Sebab, seiring kebebasan berekspresi, orang melakukan bermacam-macam tindakan dengan menggunakan tulisan “kalimat tauhid”.

“Ini tentu domain ulama untuk memberikan arahannya,” jelas Menag usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di Bandung, Sabtu (10/11) dalam keterangannya kepada .

“Jadi, yang disepakati ialah bahwa kalimat tauhid harus dimuliakan. Tapi bagaimana cara kita memuliakannya, di sini masih beragam pandangan,” tandasnya. 

Menurut Menag, banyak pertanyaan muncul di masyarakat. Bolehkah kalimat tauhid dipasang di jaket, kaos, topi, stiker, bendera, dan lainnya yang saat digunakan justru berpotensi terhinakan karena dikenakan tidak pada tempatnya? 

Menag menilai bahwa hal itu menjadi domain para ulama, pimpinan MUI, dan tokoh ormas Islam untuk merumuskan ketentuannya. 

“Ketentuan itu diperlukan agar didapat cara pandang yang sama di kalangan umat dalam memuliakan kalimat tauhid,”  jelasnya.

Sebelumnya beredar firal video yang berisi pernyataan Ketua Front Santri Indonesia FSI Habib Hanif Alattas. Dalam pernyataannya itu ia mengatakan, bahwa di antara kesepakataan terpenting selain penguatan persatuan, ialah terkait bendera.

Berikut ini transkrip pernyataan Habib Hanif: “Tadi sudah disepakati dan dijelaskan di hadapan Menkopolhukam, Menteri Agama, Sekjen PBNU, Banser dan ormas lainnya, yang tidak boleh ialah bendera Hizbut Tahrir Indonesia HTI (sambil menunjukkan salinan gambar bendera bertuliskan tauhid dan HTI). 

Tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Tapi yang ini tidak pernah dilarang di Indonesia (sambil menunjukkan salinan kertas bertuliskan kalimat tauhid dengan warna hitam) dan sudah disepakati oleh forum. Artinya ke depan, bendera ini, tidak boleh disweping, dilarang, dikucilkan. Ini sudah menjadi kesepakatan di NKRI, apalagi di bakar. Mudah-mudahan dengan kesepakatan ini bendera ini wajib dimuliakan dan dihormati dan tadi sudah dariPpBNU sudah minta maaf, banser juga sudah minta maaf.”  

 

Republika

Warta Terbaru

To Top