Nasional

Abaikan Bawaslu, KPU Maluku Utara Tak Coret Cagub Petahana

Abaikan Bawaslu, KPU Maluku Utara Tak Coret Cagub Petahana

Sumedang Media, JAKARTA— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara calon gubernur petahana Maluku Utara Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo, mengatakan karena itu, Abdul Gani Kasuba tetap memenuhi syarat sebagai cagub Maluku Utara dalam Pilkada 2018. 

Syahrani mengatakan, keputusan KPU ini berdasarkan pleno yang digelar pada Kamis (8/11) malam. 

“Kami menyatakan cagub Abdul Ghani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian dirinya tetap sah sebagai cagub Maluku Utara,” ujar Syahrani disaat dikonfirmasi , Kamis malam (9/11). 

Sebelum memutuskan hal ini, KPU Maluku Utara sudah menempuh sejumlah langkah. Pertama, melakukan konsultasi dengan KPU RI tentang rekomendasi Bawaslu Maluku Utara yang memerintahkan cagub pejawat didiskualifikasi. 

Kedua, mengklarifikasi kepada Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) tentang benar atau tidaknya informasi penggantian pejabat dalam lingkungan pemerintah daerah (pemda) Maluku Utara. 

Ketiga, menyampaikan rekomendasi Bawaslu Maluku utara kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Seia menambahkan, KPU Maluku Utara melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negaram ahli kepemiluan, melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI serta melakukan rapat pleno untuk membahas keputusan soal rekomendasi Bawaslu Maluku Utara. 

Sebelumnya, Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan agar Abdul Gani Kasuba didiskualifikasi sebagai salah satu cagub di daerah itu. Sebab, Abdul Gani dinilai melanggar ketentuan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. 

Pasal 71 ayat (2) pada peraturan itu melarang petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan. Ini terhitung sejak penetapan paslon hingga masa akhir jabatannya. 

Namun, Abdul Ghani dilaporkan oleh masyarakat setempat karena diduga melakukan serangkaian mutasi jabatan di daerahnya. Mutasi jabatan itu diduga dilakukan pada Agustus dan September lalu. 

Atas dugaan pelanggaran ini, Bawaslu akhirnya mengeluarkan rekomendasi bahwa pasangan cagub-cawagub Abdul Gani Kasuba-Yasin Ali didiskualifikasi dari pilkada. 

 

Republika

Warta Terbaru

To Top