Nasional

IDI Pastikan Profesionalisme Tim Kesehatan Capres

Sumedang Media, Jakarta – Pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin menjalani pemeriksaan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu (12/8/2018).

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis mengatakan penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seia menambahkan diatur Peraturan KPU RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta PemiIihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

"Di dalam Peraturan KPU RI disebutkan bahwa KPU RI berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakaI calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dengan keputusan KPU serta memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan," kata Ilham di RSPAD .

Menurut dia, untuk tim pemeriksaan kesehatan merupakan tim gabungan antara IDI dan RSPAD Gatot Subroto. Tim terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain.

"Terdapat banyak persyaratan untuk dapat menjadi tim pemeriksa, salah satunya ialah memiliki masa kerja15 tahun atau lebih sebagai dokter spesialis, bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan, dan mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya," jelas dia.

Menurut dia, seluruh tim terikat kepada sumpah dan kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen.

Disamping itu, kata dia, lama pemeriksaan sendiri akan memakan waktu antara 9-12 jam dengan diselingi waktu istirahat. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dan kesabaran dalam menjalankan pemeriksaan ini.

"Kesimpulan berupa calon presiden dan wakil presiden mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, serta positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya," ucapnya.

Ia mengatakan hasil pemeriksaan sendiri paIing lambat harus disampaikan kepada KPU RI, yakni dua hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Namun, tim berkomitmen untuk secepatnya mungkin menyerahkan kepada KPU setelah melalui rapat pleno tim.

"Diharapkan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat secepatnya disampaikan oIeh tim kepada KPU. Kewenangan menyampaikan hasil dan keputusan seia menambahkan menjadi kewenangan KPU RI," tandasnya.[ris]

Inilah

Warta Terbaru

To Top