Mozaik

RUU Perlindungan Ulama, Ketua DPR: Peluangnya Kecil

RUU Perlindungan Ulama, Ketua DPR: Peluangnya Kecil

Sumedang Media, JAKARTA — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespon janji politik yang dikatakan PKS berhubungan akan diperjuangkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan ulama, figur agama, dan simbol agama andai PKS memenangkan pemilu 2019. Bambang menyinggung kecil kesempatan RUU itu dapat dimasukan di tahun ini, pasalnya saldo masa tugas anggota DPR periode ini bermukim sembilan bulan lagi.

“Tinggal delapan bulan lah, nggak hingga sembilan bulan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Kendati demikian, usulan tersebut masih dapat dimungkinkan untuk disematkan di dalam undang-undang yang sedang berjalan ketika ini. “Bisa masuk dalam KUHP bisa, dapat juga tergantung pada kajian akademisnya dan tergantung untuk panja-panja atau pansus yang sedang berjalan.” ucapnya.

Ia menuliskan DPR dan pemerintah paling terbuka untuk siapapun yang menginisiasi undang-undang baru. Namun apakah urusan itu dapat terpenuhi menurutnya tergantung dari mekanisme yang ada.

“Kan UU itu dapat dimungkinkan apakah tersebut nanti menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif PKS melewati DPR, nanti kan terdapat kajian akademisnya apakah ini dapat berdiri sendiri atau dicantolkan ke UU yang sedang berlangsung atau dibicarakan sekarang,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden PKS Sohibul Iman berjanji bakal memperjuangkan lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Agama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama. Ia memandang ulama dan figur agama ialah tokoh yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara.

Disamping itu, Sohibul menilai ulama dan figur agama berhak dibentengi kebebasannya dalam menyampaikan doktrin dan keyakinannya untuk umatnya. Apalagi di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 jelas tertulis bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

“Karena tersebut hukum mesti ditegakan dan jangan ada perlakuan yang merugikan dan menakut-nakuti hak kemerdekaan orang lain,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (13/1).

Kemudian, lanjut Sohibul, ulama dan figur agama ialah tokoh yang sangat rentan menemukan ancaman baik fisik, non fisik, maupun kriminalisasi oleh penegak hukum dampak dakwah yang mereka sampaikan. Meskipun ulama dan figur agama memiliki status terhormat di mata masyarakat, tetapi upaya kriminalisasi terhadap ulama masih sering terjadi.

Terakhir, dalil PKS memperjuangkan RUU tersebut lantaran simbol agama merupakan sesuatu yang paling dihormati dan diagungkan dalam doktrin masing-masing agama.

“Kami memohon doa dan dukungannya supaya PKS dapat meraih kemenangan di pemilu dan pilpres tahun 2019 sehingga dapat mewujudkan janji-janji politiknya,” tuturnya.

Sebelumnya PKS pun telah mengucapkan janji politiknya. Diantaranya penghapusan pajak STNK, dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Warta Terbaru

To Top