Ekonomi & Bisnis

KESDM Rekonsiliasi Bonus Produksi Panas Bumi 2017

Sumedang Media, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan rekonsiliasi bonus produksi panas bumi triwulan IV tahun 2017.

Langkah ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 158 K/32/DJE/2018 tentang Penetapan Bonus Produksi Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2017 dan Besaran Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2017.

Besaran bonus produksi panas bumi di tahun 2017 mencapai Rp74.000.236.497. Nilai itu ialah yang terbesar apabila dibandingkan dengan bonus produksi yang diterima empat tahun terakhir.

"Dari hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan, maka kewajiban penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah penghasil energi panas bumi di tahun 2017 ialah sebesar Rp 74 miliar, yang terbesar sejak tahun 2014," ujar Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari di Jakarta seperti mengutip laman resmi Kementerian ESDM.

Bonus produksi panas bumi tahun 2017 telah disetorkan kepada Pemerintah Daerah di mana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di daerahnya sudah berproduksi. Daerah-daerah itu ialah Kendal, Banjarnegara, Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor, Manado, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Manggarai, dan Tanggamus.

Adapun hasil perhitungan kewajiban penyetoran bonus produksi selama periode tahun 2014-2017 mencapai Rp195,5 miliar, dengan rinciantahun 2014 sebesar Rp525.362.079, tahun 2015 sebesar Rp58.701.394.245, tahun 2016 sebesar Rp62.364.033.806, tahun 2017 sebesar Rp74.000.236.497.

Adanya penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah, menurut Ida, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. "Dengan adanya penyetoran bonus produksi kepada Rekening Kas Umum Daerah Penghasil diharapkan terbentuknya program-program peningkatakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah," tutur Ida.

Dengan peningkatan pendapatan daerah, imbuh Ida, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Peningkatan pendapatan daerah berefek pada peningkatan taraf hidup masyarakat lokal sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif antara pengembang panas bumi, pemerintah, dan masyarakat Daerah Penghasil," jelasnya.

Inilah

Warta Terbaru

To Top