Ekonomi & Bisnis

Berharap Jokowi Bela Pekerja Transportasi Online

Sumedang Media, Jakarta – Pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo diharapkan turun tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk mengatur transportasi online, khususnya menyangkut hak-hak para pekerjanya.

"Pemerintah kini hanya mampu melahirkan peraturan-peraturan prematur yang malah semakin menekan para pekerja transportasi online,"ujar Sekretaris Jenderal Jaringan Pro Demokrasi, Satyo P di Jakarta, Senin(19/3/2018).

Satyo mengkritik besarnya animo masyarakat untuk bekerja di sektor transportasi online yang justru dianggap pemerintah sebagai solusi, dan tuntutan dari mereka akan berkurang.

Padahal faktanya, masyarakat mengambil peluang bekerja di sektor transportasi online, justru karena minimnya lapangan pekerjaan. Pahadal, sesuai konsitusi, negara bertanggung jawab terhadap penghidupan warga negara yang layak. Artinya, pemerintah harus hadir dan memberikan solusi.

"Para pelaku usaha transportasi online menganggap para pekerja sebagai mitra untuk menghilangkan kewajiban aplikator memberikan hak para pekerja, entah sebatas hubungan kerja atau jaminan sosial bagi mereka. Pekerja transportasi online yang biasa disebut sebagai driver atau pengemudi," kata Satyo.

Lambannya pemerintah, lanjut Satyo, semakin terlihat disaat aplikator transportasi yang kabarnya tidak membayar pajak, membuat peraturan seenaknya. Dan, dengan mudahnya menghukum para driver dengan kalimat suspend, sehingga hilang sudah harapan pekerja itu untuk memenuhi kebutuhan primernya.

"Praktik kerja kontrak dan outsourcing menambah pelik permasalahan, karena buruh tak lagi memiliki nilai tawar untuk sekedar bekerja, apalagi berpikir untuk memiliki hunian, pedih, tercabik serasa darah telah habis tumpah di jalanan begitulah isi hati buruh. Lalu hadirnya transportasi online yang seharusnya bisa menjadi solusi dan lapangan kerja baru malah tidak dianggap penting oleh pemerintah republik ini," ujar Satyo.

Satyo juga menyoroti banyaknya pekerja asing yang datang ke Indonesia, sementara banyak pekerja pribumi justru kesulitan mencari pekerjaan. "Belum puas dengan segala ciptaan haramnya, neolib turut pula menghabisi industri dan para pekerja asli Indonesia, jumlah buruh asing yang menggunung membuat buruh lokal bahkan nyaris tidak memiliki harapan untuk sekedar bekerja dan mencari penghidupan di tanah airnya sendiri," kata Satyo. "Sebanyak 7,1 juta jumlah penganggur dianggap menurun oleh si boneka dan para pembantunya, entah benar entah tidak, mengingat ribuan perusahaan industri gulung tikar dan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya," lanjut Satyo. [ipe]

Inilah

Warta Terbaru

To Top