Ekonomi & Bisnis

DPR: Proses Inbreng Sahamnya Wajib Integrasi

Sumedang Media, Jakarta – Rencana holding BUMN terus dikritik DPR. Jelas-jelas, ide Menteri BUMN Rini Soemarno ini tak memenuhi aspek legal alias ilegal.

Anggota DPR Komisi VI, Nasril Bahar menilai, pembentukan holding BUMN dengan inbreng saham dari penggabungan beberapa perusahaan, harus berada dalam satu payung. "Artinya ada proses integrasi, asimilasi dan sinergi yang harus diperjuangkan sehingga pembentukan holding menciptakan nilai tambah atau value creation," kata Nasril di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Saat holding BUMN hendak dibentuk, kata dia. masih memiliki bertumpuk masalah. Makanya, urgensi yang tidak jelas perlu dievalusi lagi.

Permasalahan sinergi antar BUMN dan duplikasi antar BUMN yang ada hari ini seharusnya bisa dihilangkan dan diminimalisasi oleh kementerian BUMN yang sudah menjadi semacam holding untuk seluruh BUMN.

Masalah di perusahaan BUMN saat ini, kata dia, hendaklah dibenahi dari Kementerian BUMN terlebih dahulu bukan dengan membentuk holding.

"Pembentukan holding BUMN bukan jadi bentuk lepas tanggung jawab dan perpanjangan birokrasi yang menimbulkan masalah baru. Dari sisi fundamental strategi korporasi jelas harus dievaluasi kembali," jelas Nasril.

Adapun, pembentukan holding BUMN dengan skema inbreng saham bukan sekedar upaya geser menggeser kekayaan negara yang sederhana dan dapat dilakukan seenaknya. "Ini bukan hanya tentang investasi kekayaan negara, ini tentang pengelolaan BUMN Indonesia dan ini tentang menjalankan amanat konstitusi," tutur Nasril. [tar]
 

Sumber : Inilah

WARTA TERPOPULER

To Top