Ekonomi & Bisnis

Mulyani Jamin Defisit Anggaran 2017 Menclok 2,2%

Sumedang Media, Bogor – Meski penerimaan pajak jauh dari target, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin defisit anggaran hingga akhir November tak lebih dari 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini masih ada di kisaran amanat UU APBNP 2017 yang memandatkan defisit antara 2,6-2,9 persen dari PDB," kata Mulyani saat bicara dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Mulyani bilang, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, telah sesuai dengan perencanaan. Di mana, realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan perbaikan yang mengembirakan. Misalnya, PPN tumbuh 14,8%, didorong perbaikan ekonomi 2017.

"Pajak tanpa amnesti tumbuh 14,9 persen, di mana pajak orang pribadi tumbuh 46,4 persen, PPH badan 17,2 persen, bahakan untuk sektor tertentu sangat kuat, PPH tambang 70 persen, perusahaan dagang 70 persen, kimia 41 persen, jasa keuangan 12 persen," ungkap Mulyani.

Namun, lanjut Mulyani, masih ada beberapa evaluasi dari pelaksanaan APBN-P 2017. Yakni, perbaikan efektivitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal. "Di mana pencapaian sasaran pembangunan harus menjadi fokus," kata Mulyani.

Mulyani mengungkapkan, belanja kementerian dan lembaga selama 5 tahun terakhir, rata-rata 92% dari yang dianggarkan. Khusus efisiensi belanja operasional, masih terbuka untuk diperbaiki. Baik anggaran pusat maupun daerah. "Bahkan di beberapa daerah belum mempunyai satuan unit untuk biaya, baik biaya masukan dan keluaran," jelas Mulyani.

Seia menambahkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyindir, beberapa daerah satuan biaya, untuk biaya perjalanan dinas rapat jauh lebih tinggi ketimbang ketetapan secara nasional. "Jadi kalau rapat di daerah lebih mahal ternyata," sindirnya. [tar]
 

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top