Ekonomi & Bisnis

Pungutan Pajak E-Commerce, Kominfo Angkat Tangan

Sumedang Media, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, memungut pajak dari bisnis e-commerce, sangat sulit. Karena, sistem dan teknologi perpajakan belum memadai untuk masuk. Kepala Subdit Tata Kelola e-Business Kementerian Kemenkominfo, I Nyoman Adhiarna mengungkapkan, saat ini, pemerintah hanya bisa memungut pajak dari toko online ternama, semisal Bukalapak, Bli-bli.com, Tokopedia dan lain-lain.

"Yang susah itu underground, seperti jualan di Facebook, Instagram, jadi kalau beli disitu yah tanggung sendiri resikonya," kata Nyoman dalam sebuah diskusi bertajuk Potensi E-commerce di JIexpo, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Nyoman bilang, di negara manapun, termasuk Amerika Serikat (AS), kesulitan untuk memajaki bisnis online. Lantaran, ya tadi, belum ada aturan dan sistem yang memadai. "Negara lain juga belum ada. Kan punya saya taruh gambar barang di FB terus saja jual kan pribadi. Teman-teman dari Bukalapak enggak mau dipajakin, mereka takut nanti orang jualannya ke sana, jualan ke Instagram," kata Nyoman.

Kata Nyoman, kemajuan teknologi membuat regulator pun harus putar otak, termasuk dalam soal perpajakannya. Perubahannya pun dari waktu ke waktu sangatlah dinamis.

"Kayak kemarin orang jual kaset ada cukainya, sekarang beli online pakai i-Tunes enggak bisa, beli lewat app store juga bayar pajak, tapi kemudian pindah jualan ke medsos enggak bisa dipajakin," ucapnya Nyoman.

Di tempat yang sama, pemilik atau bos Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid mengungkapkan, saat ini, justru transaksi bisnis online terbesar bukan pada portal belanja online itu sendiri melainkan pada media sosial (medsos) seperti Facebook dan Instagram.

"Yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di Instagram (IG) dan Facebook (FB)," kata Fajrin.

Fajrin bilang para pelaku bisnis ini bukan berarti tidak ingin membayar pajak kepada pemerintah, namun ia menginginkan adanya kesetaraan dengan pelaku bisnis sesama online. Maka dari itu kata ia pemerintah harus membuat sistem, teknologi dan aturan yang baik.

"Sehingga yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce, kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram sajalah. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar Itu justru enggak bisa terjangkau malahan sama aturan," keluh Fajrin. [ipe]

Sumber : InilahCom

Warta Terbaru

To Top