Ekonomi & Bisnis

Dua Holding BUMN Baru akan Dibentuk Desember 2018

Dua Holding BUMN Baru akan Dibentuk Desember 2018

Sumedang Media, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan akan membuat dua baru pada Desember 2018. Keduanya yaitu bidang infrastruktur dan bidang perumahan pengembangan kawasan.

Migas Jadikan PGN Makin Berkelas Dunia Holding Migas Tingkatkan Utilitas Infrastruktur

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan pada Desember 2018 akan dilakukan penandatangan akta imbreng kedua tersebut. “Pertengahan Desember 2018 (dua ) sudah jadi,” kata Aloy dalam konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (15/11).

Aloy menjelaskan pembentukan kedua itu pada dasarnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. ia mengharapka dengan adanya bidang infrastruktur dan perumahan itu akan meningkatkan kompetensi semua perusahaan terkait.

Termasuk juga untuk meningkatkan skala perusahan, kapasitas pendanaan, dan mendorong inovasi yang ada. “Ini untuk mewujudkan perannyas ebagai integrator pembangunan infrastruktur secara ,” jelas Aloy.

Aloy mengatakan BUMN infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk perusahaan. Sementara anggota induk perusahaan itu yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).

Sementara untuk BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan berisikan tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai induk perusahaan. Lalu anggota perusahaannya yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Bina Karya (Persero).

Aloy mengatakan setelah nantinya resmi terbentuk, pemerintah mengharapkan akan berdampak pada percepatan pengembangan infrastruktur. Terutam auntuk konektivitas untuk menciptakan koridor-koridor ekonomi baru. “Pada akhirnya menurunkan biaya logistik dai Indonesia,” tutur Aloy.

Disamping itu, Aloy menilai perumahan juga dapat memastikan kebutuhan perumahan nasional di seluruh cakupan geografis. Hal itu dengan menyediakan perumahan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Aloy mengatakan Perumahan dan Pengembangan Kawasan itu akan memiliki peranan penting dalam membangun lebih banyak perumahan untuk mengatasi defisit rumah bagi masyarakat. “Termasuk juga menyediakan jasa dan produk berkualitas tinggi melalui sinergi antar anggota ,” ungkap Aloy.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal menambahkan, pembentukan kedua holding itu akan memiliki empat tahapan. Pertama yakni legalitas hukum berupa Peraturan Pemerintah sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan Perumnas.

Seia menambahkan tahap kedua yaitu penetapan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan nilai dua inbreng pada Hutama Karya dan Perumnas. Kemudian tahap ketiga, yakni penetapan akta inbreng.

Sementara, tahap keempat yakni pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham anggota . “Ini rencananya dilaksanakan paling lambat pada Mei 2019,” ujar Hambra.

Hambra mengharapkan proses kali ini diharapkan dapat berjalan lancar. Sebab, kata Hambra, sudah tidak ada lagi masalah pada landasan hukum yang bisa menghambat pembentukan tersebut.

Hambra menjelaskan, dasar hukum pembentukan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016.  Dalam peraturan tersebut, pemerintah Indonesia tetap bertindak sebagai ultimate shareholder dengan memiliki satu saham Seri A Dwiwarna.

Republika

Warta Terbaru

To Top